admin
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa proyek revitalisasi tambak tahap pertama di wilayah pantai utara Jawa Barat dapat membuka lebih dari 100 ribu peluang kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan lapangan kerja, tetapi juga mendorong pembangunan perumahan bagi para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, investasi senilai tidak kurang dari Rp26 triliun akan diarahkan ke pantura untuk pengembangan budidaya.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk mendongkrak produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.
Revitalisasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai 2025 dengan fokus tahap awal pada 20.413,25 hektare tambak di tanah pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan pada 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru di Jawa Barat.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Juga ditandatangani Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di keempat kabupaten tersebut.
—
