Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 sebesar 5,2% dapat terealisasi. Keyakinan ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Dalam laporannya, Airlangga juga menekankan pentingnya stabilitas ekonomi nasional, indikator makro ekonomi yang sehat, dan strategi untuk meningkatkan konsumsi akhir tahun serta kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Airlangga menambahkan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia masih menunjukkan surplus, sementara cadangan devisa tetap tinggi. Pertumbuhan kredit nasional yang positif dan likuiditas yang kuat diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian pada tahun mendatang.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru, baik secara online maupun di ritel nasional. Selain itu, sektor pariwisata didorong melalui berbagai acara nasional yang berlangsung sepanjang Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Dalam mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun, Airlangga mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Menurut Airlangga, kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga diperkuat melalui penggantian Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, disertai peningkatan inklusi keuangan nasional.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
—







