Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menyatakan pentingnya penyempurnaan proses seleksi beasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Habib berharap pemerintah dapat merespons dengan serius permasalahan ini.
Pernyataan Habib muncul setelah mencuatnya kontroversi terkait mantan penerima beasiswa LPDP berinisial DS yang dinilai kurang menunjukkan rasa nasionalisme. Selain itu, disebutkan dugaan pelanggaran komitmen oleh pasangan DS yang juga mendapatkan beasiswa tersebut.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,”
kata Habib di Jakarta, Senin.
Habib menekankan bahwa penerima beasiswa harus menunjukkan integritas dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat, mengingat dana yang digunakan berasal dari anggaran negara. Penting bagi penerima untuk memahami bahwa setiap dana yang diberikan membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat, baik secara moral maupun hukum.
Insiden ini, menurut Habib, seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek integritas dan rasa kebangsaan calon penerima, bukan hanya kecakapan akademik semata. Program LPDP ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dan manfaatnya harus dirasakan oleh bangsa secara luas.
Selain itu, Habib mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap alumni LPDP untuk memastikan apakah komitmen mereka terpenuhi. Ia juga menunjukkan dukungannya terhadap rencana LPDP untuk memanggil pihak yang terkait guna klarifikasi lebih lanjut dan menerapkan sanksi bila diperlukan.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,”
kata Habib.
—








