admin
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga acuan atau BI-Rate yang tetap berada pada angka 5,50% mengingat inflasi yang terkendali, berada di kisaran 2,5% plus minus 2% untuk periode 2025-2026.
Perry Warjiyo, Gubernur BI, menjelaskan bahwa langkah mempertahankan BI-Rate ini selaras dengan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan kondisi fundamental meskipun ketidakpastian global masih berlanjut, serta pentingnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,”
kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Juni 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Tak hanya menjaga BI-Rate di level 5,5%, RDG BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility di 4,75% dan Lending Facility di 6,25%.
Perry menegaskan bahwa BI terus memaksimalkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dengan berbagai langkah untuk mendorong peningkatan kredit dan menambah fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas oleh bank.
Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lewat perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.
“Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan berbagai langkah kebijakan,”
ungkap Perry.
BI juga mengambil langkah untuk memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
“Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan,”
ujar Perry.
Tambahan lagi, BI melaksanakan kebijakan penguatan strategi operasi moneter pro-market guna lebih menguatkan efektivitas penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing (valas), juga mendorong aliran modal asing masuk.
Menurut Perry, kebijakan tersebut dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, dengan mengatur struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas agar transmisi penurunan suku bunga lebih efektif sambil tetap menjaga daya tarik aliran portofolio asing masuk ke aset keuangan dalam negeri.
Kedua, memperkuat strategi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga likuiditas di pasar uang dan perbankan.
Ketiga, BI memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.
“Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah kebijakan lainnya termasuk penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), hingga perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara,”
tutur Perry.
Selain itu, BI juga memperpanjang kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) hingga 31 Desember 2025. Tarif SKNBI ditetapkan sebesar Rp1 dari BI kepada bank dan maksimal Rp2.900 dari bank kepada nasabah.
Sedangkan kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK adalah 5 persen dari total tagihan, dan nilai denda keterlambatan dikenakan maksimum 1 persen dari total tagihan dan tidak melebihi Rp100.000.
—
