admin
Presiden Prabowo Subianto mengundang investor dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, untuk terlibat dalam pembangunan proyek nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.
Undangan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato penutupan pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, yang dianggap sebagai salah satu infrastruktur penting untuk menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Prabowo juga menjelaskan bahwa proyek yang membentang sepanjang 500 kilometer, mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, telah direncanakan sejak 1995. Estimasi biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar dengan waktu pembangunan tahap awal di Teluk Jakarta diproyeksikan 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Untuk memulai inisiatif besar ini, Prabowo menyatakan bahwa akan dibentuk lembaga khusus yang dinamakan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
—
